Ganjar Cerita Aparat Desa-Bupati Banjarnegara Bersitegang Gegara Bansos

Ganjar Cerita Aparat Desa-Bupati Banjarnegara Bersitegang Gegara Bansos


Semarang-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkap sempat bersitegang soal bantuan penanganan virus Corona (COVID-19). Dia bercerita perangkat desa di Banjarnegara sempat marah gara-gara bansos dari provinsi ditolak bupati.
Hal itu diungkapkan Ganjar dalam acara #IndonesiaPantangMenyerah bertema Alternatif PSBB, PKM di Jawa Tengah, PSBR di Maluku Tengah dan Merdesa di Bantul, Yogyakarta via Zoom yang dipublikasikan di akun Youtube BNPB.
Ganjar mulanya menjelaskan langkah yang dilakukan guna menekan penyebaran virus Corona atau COVID-19. Di antaranya lewat PSBB Kota Tegal, PKM di Kota Semarang, hingga Perda di Banyumas.
"Wonosobo sepertinya ingin PSBB karena ada peningkatan (kasus positif virus Corona) dari Alumni Gowa. Itu juga ada di Purworejo, Temanggung, Brebes, dan lainnya," kata Ganjar dalam siaran BNPB itu, Selasa (19/5/2020).
Ganjar lalu menjelaskan salah satu cara bertahan dari dampak pandemi Corona yakni dengan gotong royong seperti yang dilakukan di pedesaan. Namun dia mengakui tak semua daerah bisa diperlakukan seragam.
Ganjar juga bercerita soal rencananya menyerahkan distribusi bansos ke masing-masing kepala desa (kades). Namun, ternyata usulan ini tidak disetujui pejabat lainnya.
"Saya dulu pernah usul gini, eh bansos itu kita percayakan sama Kadesnya aja gimana? Semua kasih aja 'breg' ke situ, terserah Anda bagi. Kalau nanti kamu korup ya kamu yang dipenjara, selesai. Tapi nggak laku usulan saya, akhirnya saya minta keluwesan, itu juga nggak bisa," jelas Ganjar.
"Misal ini angkanya (bansos) Rp 600 ribu dan Rp 200 ribu, boleh nggak yang Rp 600 ribu itu di Rp 200 ribu kan kalau yang Rp 200 ribu di Rp 600 ribu-kan nggak bisa, ini yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara. Kadesnya marah-marah, perangkatnya marah-marah nggak dapat bantuan provinsi," sambungnya.
Ganjar menyebut bantuan yang diberikan provinsi mengikuti indeks bantuan pangan non-tunai (BPNT) yaitu senilai Rp 200 ribu. Menurut Ganjar anggaran itu sudah bisa dimanfaatkan bagi warga pedesaan, khususnya jika dikumpulkan dalam bentuk lumbung pangan.
"Karena provinsi bantuan indeksnya mengikuti BPNT, BPNT indeksnya Rp 200 ribu, kami ikutkan itu. Nah, di Jawa Tengah, di desa, di kampung Rp 200 ribu itu cukup karena bisa dapat macem-macem. Nah, kalau itu dikumpulkan dalam satu lumbung pangan mereka akan bisa membantu terhadap mereka yang tidak di-cover," tuturnya.
Dia lalu mencontohkan masalah di Banjarnegara. Ganjar menyebut bantuan provinsi ditolak Bupati Banjarnegara karena jumlahnya tak sama dengan bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp 600 ribu.
"Kasus kami di Banjarnegara, sudah methenteng (tegang), perangkat desanya, duit kurang, provinsi mau bantu kok tidak diterima. Bupati minta kami bantunya Rp 600 ribu," terangnya.
Ganjar menegaskan bantuan yang tersedia memang bermacam-macam. Seperti PKH, BPNT, BST dan lainnya sehingga menurut Ganjar tujuan bantuan itu memang beda.
"Memang beda-beda, maka perlakuannya beda," ujarnya.
Perangkat desa yang melakukan protes tersebut diketahui merupakan perangkat desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara bernama Parmin. Parmin kini sudah bertemu Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono terkait permasalahan bantuan tersebut.

Baca Juga
SHARE

Related Posts

Subscribe to get free updates

Post a Comment

VIRAL